INVESTIGASI

MENJUMPAI WNA YANG KANTONGI E-KTP

"Saat ini saya belum bisa berbicara Indonesia dengan lancar atau bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi dalam lima tahun ke depan saya akan belajar." 

Foto: Sibghatullah Kharoti (Ibad Durohman/detikX)

Minggu, 3 Maret 2019

Bibir Sibghatullah Kharoti alias Burhan tersenyum lebar saat dua pembeli datang ke toko kebab miliknya. Dengan ramah, dia menyapa pelanggan sambil menyodorkan daftar menu. Setelah pelanggan itu menentukan pesanan, Burhan dengan cekatan memotong sayuran dan memanggang daging di pembakaran. Sesekali ia mengajak ngobrol pelanggan dalam bahasa Indonesia yang masih terbatas.

Sudah dua tahun ini warga negara Afganistan itu membuka toko kebab 'HotStuff' di Kampung Kaleng, Jalan Raya Puncak, Cisarua, Kabupaten Bogor, bersama istrinya, Silvia, yang merupakan warga negara Indonesia (WNI). Kampung Kaleng dikenal juga dengan nama Kampung Arab karena banyak warga negara Arab Saudi dan Timur Tengah yang melacong dan bermukim di sana.

Perjalanan Burhan sampai ke Indonesia cukup panjang dan berliku. Sejak perang di Afganistan meletus pada 2001, Burhan dan keluarganya mengungsi ke Pakistan. Ia menetap di Pakistan selama beberapa tahun sebelum akhirnya pada 2006 meminta izin kepada orang tuanya merantau ke Inggris untuk mencari pekerjaan. Burhan pun bekerja sebagai chef masakan khas Timur Tengah di salah satu restoran di London.

Di Londoh-lah, persisnya di depan Istana Buckingham, Burhan berjumpa dengan Silvia. Pada 2012 itu, Silvia, yang berprofesi sebagai perawat di salah satu rumah sakit di Taiwan, sedang berlibur ke London. Perempuan asal Cianjur, Jawa Barat, itu pun dinikahi Burhan pada 2016 di Pakistan. Perkawinan keduanya telah mendapat stempel dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, baik di Pakistan maupun Afganistan.

Pasangan suami-istri itu lalu memutuskan hidup bersama di Indonesia. Burhan pun mengurus syarat-syarat untuk tinggal di Indonesia. Pertama, ia mengurus visa tinggal selama lima tahun. Lalu ia mengajukan permohonan kartu izin tinggal sementara (Kitas). Mereka diharuskan melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Cianjur sebagai salah satu syarat mengurus Kitas ke Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi.

Kedai kebab milik Sibghatullah Kharoti alias Burhan di Puncak
Foto: Ibad Durohman/detikX

Burhan lalu datang ke Kantor Imigrasi Sukabumi untuk mendapatkan formulir dan surat pengantar. Setelah itu, ditemani istrinya, Burhan pergi ke Bandung untuk melengkapi berkas tahap berikutnya di Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Kemudian Burhan datang ke Jakarta untuk melengkapi dokumen di Kantor Kementerian Hukum dan HAM.

Setelah membayar tagihan dengan cara transfer lewat bank, Burhan mengambil Kitas di kantor Imigrasi Sukabumi. Dua tahun atau dua kali sudah masa perpanjangan Kitas, Burhan lalu mengajukan kartu izin tinggal tetap (Kitap) dengan masa berlaku lima tahun. Tahap-tahap yang harus dilalui untuk mengurus Kitap hampir sama dengan Kitas.

Kalau nggak salah, aturan itu sudah zaman dulu ya, presiden sebelumnya sudah ada aturannya. Dulu sudah pernah dengar, sih."

Setelah mengantongi Kitap, beberapa bulan lalu Burhan datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil Cianjur untuk membuat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga negara asing (WNA). Di kantor Dukcapail, Burhan menyerahkan fotokopi paspor serta Kitap miliknya sebagai syarat.

Burhan menunjukkan e-KTP miliknya kepada detikX, yang menemuinya pada Rabu, 27 Februari, malam, di kedainya. Alamat di KTP itu Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, yang merupakan alamat sang istri. Namun Burhan menolak dengan halus e-KTP-nya difoto dan dipublikasikan. “Semua proses sudah saya lalui. Saya patuh dan mengikuti seluruh peraturan yang ditetapkan pemerintah Indonesia,” ucap pria berperawakan sedang itu dalam bahasa Inggris.

Silvia menambahkan, membuat e-KTP WNA bagi suaminya tidak serumit dan melelahkan seperti mengurus Kitas dan Kitap, yang mengharuskan keduanya bolak-balik Cianjur-Bandung-Jakarta. KTP elektronik itu pun jadi dalam waktu tiga hari dan ia mengaku tidak dikutip biaya. KTP elektronik WNA itu juga diwajibkan karena Burhan sudah masuk dalam kartu keluarga (KK). “Waktu itu juga sekalian saya urus KK dan akta anak saya,” imbuh Silvia.

Rumah Chunxiong Zheng (paling kiri) di Perumahan Belka Residence
Foto: Ibad Durohman/detikX

Bagi Burhan, Indonesia adalah masa depannya karena dia sudah mempunyai istri dan anak di Indonesia. Ia pun mengaku sangat senang bila suatu saat nanti diterima menjadi WNI. “Saat ini saya belum bisa berbicara Indonesia dengan lancar atau bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, tapi dalam lima tahun ke depan saya akan belajar,” katanya.

Di Kabupaten Cianjur, berdasarkan data yang diperoleh detikX, selain Burhan, ada 16 WNA lain yang memiliki e-KTP dengan berbagai asal negara. WN China adalah yang terbanyak. Salah satunya Chunxiong Zheng atau biasa disapa Fhei, WN China yang beralamat di Perumahan Belka Residence, sebuah perumahan eksklusif di Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur. Sudah dua bulan terakhir ini dia dan istrinya punya e-KTP beralamat sesuai dengan rumahnya.

Namun Fhei berkeberatan menunjukkan e-KTP-nya. Tidak banyak pula yang bisa digali dari Fhei tentang proses pengurusan e-KTP. Ia hanya bilang suatu hari dia datang ke Kantor Imigrasi untuk memperpanjang Kitap. Saat itu, dia diberi tahu bahwa WNA yang punya Kitap wajib punya e-KTP. Ia lantas mengurus ke Dukcapil Cianjur dengan bantuan seorang warga lokal sebagai penerjemah.

“Kalau nggak salah, aturan itu sudah zaman dulu ya, presiden sebelumnya sudah ada aturannya. Dulu sudah pernah dengar, sih. Waktu tahun kemarin katanya sudah harus bikin, tapi karena waktu itu katanya orang WNI juga nggak dapat karena bahannya nggak cukup,” kata Fhei kepada detikX di rumahnya, Rabu, 27 Februari.

Fhei tak menjelaskan kapan pastinya ia mulai menetap di Cianjur. Namun, sewaktu kecil, pria berumur 30 tahun ini mengaku sering ke Cianjur untuk mengujungi ayahnya, Zhongxing Zheng. Ayahnya sudah lama membuka peternakan ayam petelur di Cianjur dan mengganti kewarganegaraan menjadi WNI. Zhongxing sendiri beralamat di Desa Bojong, Karangtengah, Cianjur.

Berkas e-KTP milik WN China (kanan) yang nomor induk kependudukannya masuk DPT Cianjur
Foto: Syahdan Alamsyah/detikcom

“Waktu masih kecil bareng Ibu main ke sini. Tapi sudah dewasa baru hidup di sini,” kata Fhei. Ia menambahkan ibunya dan satu adiknya kini masih tinggal di Provinsi Fujian, China bagian selatan.

Di Cianjur, Fhei mengikuti jejak ayahnya menetap dan berbisnis. Namun bisnis yang dia tekuni berbeda dari ayahnya. Fhei saat ini menjabat komisaris dan salah satu pemegang saham sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa impor barang. Kantornya ada yang di Cianjur dan di Jakarta. “Perdagangan sih kita. Penjualan. Misalnya ada impor barang masuklah, gitu,” katanya.

Dari bisnisnya tersebut, Fhei mampu membeli rumah di Belka Residence seharga Rp 1 miliar lebih memakai KTP WNI ayahnya. Rumah itu baru beberapa bulan ini ditinggali Fhei bersama istri dan anaknya. Saat detikX menyambangi Fhei pada Rabu siang itu, rumahnya belum sepenuhnya rampung direnovasi oleh beberapa tukang asli Cianjur. “Ini belum jadi rumahnya. Baru pindah. Karena anak sekolah, jadi biar dekat,” ucap Fhei.

Selain Fhei dan istrinya, ada dua orang WN China pemegang e-KTP lain yang tinggal di Belka Residence. Ketua RW setempat, Budi, membenarkan adanya beberapa WN China di kompleksnya itu. Budi akan mendata lagi mereka menyusul ramainya pemberitaan WNA pemegang e-KTP di Cianjur, yang salah satunya masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Di Jakarta, Kementerian Dalam Negeri menyetop penerbitan e-KTP untuk WNA setelah munculnya kasus itu. Penghentian sementara itu berlaku hingga Pemilu 2019 selesai. Itu dilakukan untuk mengakhiri polemik di tengah masyarakat. Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, sejak UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur kewajiban WNA tertentu memiliki e-KTP, disahkan, pihaknya telah menerbitkan sedikitnya 1.600 e-KTP bagi WNA.

Penerbitan e-KTP untuk WNA mayoritas di daerah yang banyak dikunjungi turis, seperti Bali. Juga di daerah dengan penduduk terbesar Pulau Jawa. Dia mengatakan, sesuai dengan Pasal 63 UU Administrasi Kependudukan, WNA yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah atau pernah menikah dan memiliki Kitap wajib memiliki e-KTP.


Reporter/Penulis: Ibad Durohman
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Irwan Nugroho

[Widget:Baca Juga]
SHARE