INVESTIGASI

Saksi Pemilu

Strategi Massa Guraklih Jokowi-Ma’ruf

Ngapain kita nginep di TPS? TPS kan tempat buat nyoblos, bukan tempat menginap. Nanti digigit nyamuk.”

Jokowi berkampanye di tengah hujan di Tegal, Jawa Tengah, 4 April 2019 (Foto: Agus Supartono)

Rabu, 10 April 2019

Ratusan ribu kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) bakal disebar ke 138.050 tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Barat. Mereka diberi mandat mengawal proses penghitungan suara Pilpres 2019 di Bumi Parahiyangan tersebut.

Dipilihnya kader partai berlambang kepala banteng moncong putih tersebut lantaran pada Pemilu 2014 partai tersebut menjadi juara dengan perolehan suara 4.159.404 atau 19,63 persen dari 23.776.359 warga Jawa Barat yang menggunakan hak pilihnya.

“Jabar ini untuk pilpresnya itu akan di-handle oleh PDI Perjuangan. Yang memutuskan TKN karena pemenang pemilu di 2014 ini PDI Perjuangan. Dan mereka sudah dipersiapkan untuk menjadi saksi. Tinggal jalan saja,” kata Sekretaris Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf Jawa Barat, Abdy Yuhana, kepada detikX.

Penetapan kader partai tertentu untuk mengawal pemungutan suara pilpres di wilayah tertentu dimaksudkan demi memudahkan koordinasi. “Kalau di Provinsi Sumatera Barat itu Golkar, Sumatera Selatan itu PDI Perjuangan, Jawa Timur PDI Perjuangan, Sulawesi Utara Golkar. Jadi pada prinsipnya kami sudah siap untuk saksi di TPS,” kata Abdy.

Sekretaris TKD Jokowi-Ma''ruf Jawa Barat, Abdy Yuhana
Foto: Dony Indra Ramadan/detikcom


Kita ke TPS pakai baju putih, karena yang akan dicoblos bajunya putih, tuh yang mau coblos. Karena putih adalah kita, dan kita adalah putih.”

Selain menyiapkan saksi, TKD Jawa Barat membentuk Guraklih (Regu Penggerak Pemilih). Regu ini bertugas mengajak warga datang ke TPS menyalurkan partisipasi politiknya. Pada Pemilu 2014, pastisipasi pemilih di Jawa Barat sekitar 70 persen. Dengan Guraklih, diharapkan partisipasi masyarakat yang mencoblos bisa meningkat, terutama yang akan mencoblos pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Meski sudah siap ‘menyerbu’ TPS, ujar Abdy, para saksi tersebut tidak diinstruksikan menginap dengan dalih percaya penuh terhadap Komisi Pemilihan umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Yang pasti bukan hanya saksi yang ditetapkan yang akan mengawal di TPS. Sejumlah saksi yang tidak resmi juga akan hadir di TPS. Pokoknya ada yang menyediakan makanan dan minuman secara gotong royong,” jelasnya.

Banyaknya partai pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf memang membuat TPS bakal dipenuhi saksi, baik saksi yang resmi maupun saksi pendukung. Jika dihitung-hitung, untuk saksi di seluruh TPS se-Indonesia, setidaknya bakal melibatkan jutaan saksi. Rinciannya, secara resmi maksimal dua orang saksi ditugasi mengawal satu tempat pemungutan suara (TPS). Jumlah TPS untuk Pilpres dan Pileg 2019 ditetapkan 810.329 TPS.

Belum lagi TKN juga mengerahkan saksi-saksi dari partai pendukung, yang berjumlah 10 partai plus relawan. “Jadi, kalau setiap partai itu saksinya disebar ke TPS, berarti saksi kita jadi totalnya 11 orang. Minimalnya saja kan sudah ada satu saksi resmi pilpres jadi yang wajibnya itu kita sudah menyiapkan 800 ribu sekian saksi. Nah, yang saksi-saksi parpol yang lain itu yang mem-back up saksi pilpres,” begitu kata Wakil Ketua TKN Ahmad Rofiq.

Simulasi pemungutan suara di TPS yang digelar KPU di Jakarta, 12 Maret 2019.
Foto: Ari Saputra/detikcom

Namun, untuk menjadi saksi, TKN mewajibkan peserta mengikuti pelatihan bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan divisi khusus yang merekrut para saksi. Pelatihan itu mulai tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten.

Para saksi yang akan bertugas pembiayaannya ditangani oleh TKN secara resmi. Dan bisa saja TKN membebankan kepada siapa yang dianggap mampu. Misalnya oleh partai. Namun Rofiq tidak menyebut berapa nilai pasti honor masing-masing saksi. “Tidak bisa saya sebut. Tapi sudah ada patokan kisarannya Rp 100-200 ribu,” katanya.

Menurut Rofiq, selain saksi resmi, TKN akan mengerahkan orang sebanyak-banyaknya di setiap TPS. Tujuannya untuk penggalangan dan mengamankan suara. Bahkan TKN menganjurkan, kalau bisa, masing-masing TPS melibatkan 100 orang. Dengan mengerahkan 100 orang di tiap TPS, ujar Rofiq, permintaan Jokowi untuk memutihkan TPS bakal terwujud. Sekalipun begitu, para pendukung 01 tidak disarankan menginap di TPS seperti yang diinstruksikan capres Prabowo Subianto kepada pendukungnya.

Saat berpidato di depan massa pendukungnya di gedung Assakinah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 12 Maret 2019, Prabowo memang meminta pendukungnya tidak sekadar bersemangat menyambut pemilu, tapi juga meningkatkan kewaspadaan terhadap suara siluman di TPS.

"Nanti saya minta di TPS masing-masing jaga sampai malam. Kalau perlu, sampai pagi. Bawa tikar, bawa plastik, bawa sarung, bawa kanvas.Tungguin TPS itu sampai selesai kalau ada hantu-hantu yang datang, kalau ada pemilih yang nggak jelas. Rakyat yang harus menjaga kedaulatan rakyat sendiri," ujar Prabowo saat itu, yang disambut teriakan 'siap' dari pendukungnya.

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ahmad Rofiq
Foto: Ari Saputra/detikcom

Selain itu, Prabowo meminta pengurus partai koalisi di tingkat DPC, DPD, dan ranting memeriksa daftar pemilih di TPS. "Kalau tidak salah, sudah ada di TPS, sudah ada di RT dan kelurahan, tolong diperiksa. Kalau ada nama orang yang sudah mati, laporkan segera. Kalau ada pemilih yang usianya masih 6 tahun, dilaporkan," ujarnya.

Terkait arahan menginap di TPS oleh Prabowo kepada pendukungnya hanya ditanggapi santai TKN. “Ya kita putihkan TPS saja. Tapi ngapain kita nginep di TPS? TPS kan tempat buat nyoblos, bukan tempat menginap. Nanti digigit nyamuk. Tidak selebay itulah kita,” canda Rofiq.

Lagi pula gerakan putihkan TPS sudah digaungkan Jokowi saat melakukan kampanye akbar di Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam pidatonya, Jokowi mengajak pendukungnya mengenakan pakaian putih saat ke TPS. Alasannya, yang bakal dicoblos memakai pakaian serbaputih. “Kita ke TPS pakai baju putih, karena yang akan dicoblos bajunya putih, tuh yang mau coblos. Karena putih adalah kita, dan kita adalah putih,” kata Jokowi saat itu.

Sementara itu, partai pendukung Jokowi yang lain, sekalipun tidak kebagian wilayah untuk jadi saksi resmi pilpres di TPS, mereka akan tetap mengirim orang untuk mengamati, apalagi mereka juga punya kepentingan mengawal suara pileg. “Kalau kita di NasDem, setiap caleg punya saksi masing-masing. Nah, setiap saksi itu juga diwajibkan untuk menjadi saksi pilpres juga. Jadi saksinya sekaligus,” ungkap Irma Suryani Chaniago, Wakil Ketua DPP Partai NasDem yang juga juru bicara TKN.

Pengerahan orang ke TPS, ucap Suryani, paling tidak ada tiga orang untuk tiap TPS. Jumlah ini berpatokan pada jumlah caleg di wilayah tersebut, yakni untuk DPR pusat, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Mereka diberi tugas tambahan menempel saksi pilpres.

Jokowi-Ma'ruf selalu mengenakan baju putih saat kampanye, seperti di Tangerang pada 7 April 2019.
Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

Adanya tugas tambahan tersebut tentu tidak gratisan. Partai NasDem member insentif kepada saksi caleg yang mengawal pilpres. “Kan satu saksi (caleg) itu dibayar Rp 200 ribu. Tetapi, karena dia sekaligus mengawal pileg dan pilpres, kita tambahin honornya,” tutur Suryani tanpa menyebut berapa nilai honor tambahannya.

Meski bakal melibatkan banyak saksi, lanjut Suryani, TKN dan parpol pendukung Jokowi tidak akan melakukan intimidasi atau pengerahan massa selain untuk saksi. “Nggak boleh ada pengerahan-pengerahan massa. Kan minggu tenang. Apalagi pakai alasan Lebaran segala di TPS. Jangan pakai tipuan-tipuan begitu,” tegas Suryani.

Dia menambahkan, tudingan akan ada kecurangan di TPS hanya tuduhan belaka. Sebab, di TPS ada Bawaslu, KPU, dan pengawas independen.


Reporter: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE