INVESTIGASI

Kisruh Surat Suara Tercoblos di Negeri Jiran

Kasus surat suara tercoblos di Malaysia masih bak benang kusut. Bawaslu punya waktu hingga besok untuk memastikan kebenarannya.

Surat suara yang tercoblos di Selangor, Malaysia (Foto: dok. Istimewa)

Sabtu, 13 April 2019

Ruko bercat krem yang terletak di Taman Universiti, Sungai Tangkas, Bangi 43000, Kajang, Selangor, Malaysia, sampai saat ini masih diberi garis polisi oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM). Alhasil, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari dan Ilham Saputra serta anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo belum bisa masuk ke lokasi ruko berlantai dua itu untuk mengecek karung-karung berisi surat suara yang sudah tercoblos.

"Tempatnya diberi police line. Kami bicara dengan polisi yang jaga tidak diberi akses masuk. Pada intinya, kami sudah berupaya melakukan verifikasi dan klarifikasi kira-kira di dalam ada apa. Karena belum diberi akses, kami tidak bisa masuk dan belum bisa memberi penilaian apa pun terhadap apa yang ada di dalam," kata Hasyim di Malaysia, Jumat, 12 April 2019.

Sementara itu, Ratna Dewi mengatakan pihaknya perlu melihat langsung surat suara tercoblos itu karena untuk memastikan kebenarannya. Menurut informasi, ada tiga jenis warna tas berisi surat suara Pilpres dan Pileg 2019 itu, yakni hitam, putih, dan cokelat. Bawaslu juga ingin memastikan apakah surat suara itu memang surat suara pos yang diproduksi oleh KPU. “Ini akan menjadi fakta penting bagi kami penyelenggara apa yang harus dilakukan dengan adanya peristiwa ini. Kita harus menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu," jelas Ratna.

Kepolisian Selangor, Malaysia, membuka tempat ditemukannya surat suara tercoblos, Jumat (12/4/2019)
Fot: Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom


Yang anehnya, yang katakanlah 200 ribu surat suara pos, itu yang disebarkan kepada masyarakat hanya sekitar 15 ribu. Jadi yang lain kita tidak tahu-menahu."

Kabar adanya surat suara yang tercoblos menjadi perbincangan sejak Kamis, 11 April. Kehebohan itu bermula saat pukul 12.48 waktu Malaysia, Ketua Panwaslu Kuala Lumpur (KL) Yaza Azzahara Ulyana menerima aduan dari seorang relawan Sekber Satgas BPN PADI (Prabowo-Sandi) Malaysia bernama Parlaungan melalui WhatsApp, yang menginformasikan adanya dugaan penyelundupan surat suara yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Mendengar laporan tersebut, Yaza bersama seorang anggota Panwaslu KL Rizki Israeni Nur meluncur ke lokasi. Tempat tersebut merupakan sebuah lot toko yang sudah dipenuhi surat suara yang berada di dalam bag diplomatik sebanyak kurang-lebih 20 buah, 10 kantong plastik hitam, dan 5 karung goni berwarna putih dengan tulisan Pos Malaysia. Diperkirakan jumlah surat suara yang berada di lokasi itu sekitar 10-20 ribu.

Begitu dilakukan pengecekan, mayoritas surat suara yang dibuka telah tercoblos untuk paslon 01, yakni pasangan capres-cawapres Jokowi Widodo-Ma’ruf Amin. Sedangkan surat suara untuk legislatif sudah dicoblos Partai NasDem dengan caleg DPR RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri.

Di surat suara untuk legislatif yang tercoblos atas nama Ahmad, yang berada di nomor urut 3 dari Partai NasDem. Ada pula surat suara caleg NasDem Davin Kirana, yang berada di nomor urut 2, yang juga sudah tercoblos. Davin merupakan anak bos maskapai Lion Air Group yang juga Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Rusdi Kirana. 

Setelah melakukan pengecekan selama 30 menit, saksi dan Panwaslu KL menelepon kepolisian setempat. Selanjutnya enam personel PDRM perwakilan Sungai Tangkas meminta keterangan sejumlah saksi dan langsung menyegel tempat tersebut. Kepolisian Malaysia merekomendasikan agar pihak Kedubes RI mengambil semua surat suara di lokasi penyimpanan tersebut.

Relawan Prabowo-Sandi mendatangi lokasi kedua ditemukannya surat suara Pilpres 2019 yang telah tercoblos, Jumat (12/4/2019)
Foto: Nur Azizah Rizki Astuti/detikcom

Rupanya bukan hanya di ruko itu yang terdapat puluhan ribu surat suara yang tercoblos. Selang satu jam kemudian, sekitar pukul 14.30 waktu Selangor, Panwaslu KL menerima informasi tambahan dari anggota Satgas BPN PADI yang melaporkan telah ditemukan lokasi lain yang menjadi gudang penyimpanan surat suara pos. Lokasi tersebut berada di sebuah rumah di kawasan Bandar Baru Bangi, Selangor, yang berjarak 15 menit perjalanan dari lokasi pertama.

Di lokasi kedua, Panwaslu KL menemukan sebanyak 158 karung dengan isi masing-masing karung 216-230 surat suara. Saat dilakukan pengecekan, ternyata kondisi surat suara yang telah dibuka sama seperti yang pertama, yakni sudah tercoblos untuk capres nomor 01 dengan caleg Dapil DKI Jakarta II asal NasDem atas nama Davin Kirana dan dan Ahmad. Bila ditotal, jumlah semua surat suara yang ditemukan di dua lokasi 40-50 ribu surat suara.

Berdasarkan catatan yang diperoleh detikX dari Bawaslu, pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu 2019 untuk untuk wilayah Kuala Lumpur jumlahnya 558.873 orang. Jumlah itu kemudian terbagi dalam beberapa sistem pencoblosan. Untuk pemilih via pos di Malaysia sebanyak 319.293 orang.

Jumlah pemilih yang menggunakan kotak suara keliling (KSK) dan TPS Luar Negeri (TPSLN) lebih sedikit. Jumlah pemilih KSK itu 112.536 orang dengan jumlah kotak 376. Kemudian pemilih di TPSLN 127.044 orang dengan 255 titik TPS yang akan mencoblos pada 14 April mendatang. Adapun total jumlah pemilih di Malaysia mencapai 985.216 orang atau hampir separuh jumlah pemilih luar negeri, yang mencapai 2 juta.

Jumlah pemilih yang lumayan besar di Malaysia membuat para peserta pemilu menjadikan negeri jiran tersebut sebagai battle ground untuk mendulang suara luar negeri. Saling intrik antartim sukses pun dikabarkan selalu terjadi di negeri jiran tersebut.

Ketua BPN Malaysia Yogasmar Hadi mengatakan sebenarnya pihaknya sudah mendapat informasi mengenai potensi kecurangan pemilu di Malaysia sejak beberapa bulan lalu. Menurutnya, kecurangan itu bisa terjadi lewat pemungutan suara via pos di Malaysia. Sayangnya, Yoga enggan memerinci asal informasi yang dimaksudnya tersebut.

Daftar caleg Partai NasDem Dapill DKI Jakarta II
Foto: kpu.go.id

"Seharusnya surat suara yang dari KBRI dikeluarkannya kepada pos pusat di sana yang namanya Dayabumi, sampai dikeluarkan kepada DPT langsung kepada masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia. Ini yang seharusnya seluruh elemen, baik itu BPN maupun TKN ataupun parpol sekalipun di sana diundang untuk menyaksikan," ujar Yoga, Jumat, 12 April 2019.

Namun pada pemilu kali ini, tim sukses dari dua kubu, yakni TKN dan BPN serta parpol, tidak diundang untuk menyaksikan surat suara keluar dari kedutaan. Tapi surat suara itu ternyata sudah beredar via pos ke sejumlah warga Indonesia yang ada di Malaysia. Jumlah surat suara yang disebar pun tidak diketahui. "Anehnya, yang katakanlah 200 ribu surat suara pos, itu yang disebarkan kepada masyarakat hanya sekitar 15 ribu. Jadi yang lain kita tidak tahu-menahu," jelasnya.

Hingga akhirnya tebesit kabar ke relawan PADI Malaysia sisa surat suara yang tidak dikirim terkumpul di suatu tempat, bukan di KBRI. Informasi ini kemudian diteruskan ke Panwaslu KL untuk dilakukan penggerebekan. "Saya tidak langsung karena saya sudah terbang ke Jakarta. Jadi yang langsung di belakang anggota kita, yaitu wakil ketua BPN saya, yaitu Bapak Danil itu, dengan Pak Mahmud, serta bendahara saya, yaitu Ibu Ninah. Itu sampai menunggui semuanya itu," ucapnya.

Penggrebekan itu pun akhirnya viral dan ramai di media sosial. BPN menuding ada upaya main curang yang dilakukan kubu 01 dan partai pendukungnya terkait surat suara yang sudah tercoblos itu. Sementara itu, kubu 01 balik menuding aksi penggrebekan itu ada kemungkinan bagian dari rekayasa untuk mendelegitimasi KPU yang selama ini selalu dikritik kubu 02 dan para pendukungnya. 

Untuk menghentikan kegaduhan tersebut, Bawaslu hingga saat ini masih menginvestigasi kasus tersebut. Bawaslu menargetkan investigasi tersebut selesai sebelum Minggu, 14 April 2019. "Pokoknya sebelum tanggal 14, karena tanggal 14 (April) itu adalah hari pemungutan suara untuk di Kuala Lumpur. Jadi secepat mungkin," ujar anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat, 12 April.

Sejauh ini, imbuh Fritz, pihaknya masih melakukan proses klarifikasi terhadap sejumlah pihak yang terlibat. Selain itu, Bawaslu menyita surat suara yang ditemukan serta mengecek keaslian dan asal surat suara tersebut. Menurut Fritz, hasil investigasi itu akan dikaji bersama KPU dan Kementerian Luar Negeri.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo
Foto: Ari Saputra/detikcom

"Kemudian hasil dari penelusuran itulah baru nanti Bawaslu bisa sampaikan, hasil temuan dari kami bagaimana. Apakah ini benar surat suara asli atau tidak, apakah ini dari pos atau tidak, apakah ini dari KSK yang dibongkar atau tidak," kata Friz.

Sementara itu, dengan adanya kisruh pencoblosan di Malaysia, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia meminta KPU menunda pencoblosan di Malaysia, yang digelar pada 14 April. Apalagi, kata Sekjen KIPP Kaka Suminta dalam rilisnya kepada detikX, sampai Sabtu, 13 April 2019, KPU dan Bawaslu belum mendapatkan akses untuk memastikan soal surat suara yang diduga dicoblos secara ilegal karena dalam kekuasaan PDRM.

Selain itu, banyak pula ditemukan kejanggalan dalam proses pemungutan suara dengan KSK, seperti kotak suara tak disegel saat melakukan pemungutan suara, dalam beberapa tim KSK tak disertai oleh Panwas, serta berdasarkan pengakuan petugas KSK, hak pilih diberikan kepada siapa pun yang ada di lokasi tanpa memperhatikan DPT. “Temuan lainnya, dalam penyerahan kotak suara KSK, dilakukan dengan memeriksa dan membuka kotak suara,” demikian Kaka Suminta menjelaskan.


Reporter: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE