INVESTIGASI

Ibu Kota Mau Ke Mana?

“Dari segi desain, ibu kota negara baru kita akan seperti Washington DC. Benar-benar kota yang basisnya pemerintahan.”

Kemacetan di Jakarta

Foto: Beawiharta/REUTERS

Kamis, 6 Juni 2019

Wacana pemindahan ibu kota sejak lama bergulir tanpa kepastian kapan dan di mana ibu kota baru akan dibangun. Tapi, kali ini sepertinya pemerintah mulai serius membahasnya. Buktinya, Jokowi, sapaan akrab Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, telah memutuskan ibu kota akan dipindah ke luar pulau Jawa pada rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, 29 April 2019 lalu.

Jokowi sudah memerintahkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) untuk segera menyelesaikan kajian pemindahan kota yang akan menjadi pusat pemerintahan itu. Bahkan, dengan serius Jokowi langsung blusukan ke sejumlah daerah calon-calon ibu kota pada awal Mei 2019 lalu.

Selama dua hari berturut-turut, pada 7-8 Mei 2019, Jokowi menjelajahi kawasan Bukit Soeharto di Taman Hutan Raya, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Lalu dilanjutkan mensurvei kawasan yang dikenal ‘Kawasan Segitiga’ di Kalimantan Timur, yaitu antara Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.

“Yang kemarin Presiden berkunjung ke Kalimantan. Kemudian juga dari dasar kajian itu termasuk skema pembiayaan, schedulle dan timeline, langkah teknis lainnya. Ini merupakan cermin bahwa Presiden akan serius dan memimpin sendiri, tentu dibantu oleh pembantunya yang lain,” kata Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi, Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Eko Sulistyo kepada detikX, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin, 13 Mei.

Jokowi Tinjau daerah calon ibu kota negara di Kalimantan Tengah (Kalteng)
Foto : Jordan/detikcom


Yang kita butuhkan adalah, karena kita tidak punya pengalaman dalam memindahkan ibu kota ini, butuh UU atau tidak? Apakah cukup keputusan presiden ini bisa berjalan?”

Eko menjelaskan, pemindahan ibu kota sudah berdasarkan kajian-kajian yang sudah ada sebelumnya, termasuk kajian soal tekanan urbanisasi. Nah, yang sering kurang menjadi perhatian dalam kajian selama ini terkait sentralisasi ekonomi. Karena menjadi penting pemindahan ibu kota sebagai pusat pemerintahan dalam rangka kesetaraan ekonomi. Selama ini hampir 20 persen perputaran ekonomi atau kontribusi pada produk domestik bruto (PDB) ada di daerah ibu kota. “Ini yang sering kali menganggap semacam kecemburan sosial pada daerah-daerah lain,” jelas Eko.

Lalu apakah sudah ditentukan di mana lokasi daerah di KalimantanTengah dan Kalimantan Timur yang cocok bakal ibu kota negara tersebut oleh Presiden Jokowi? “Dikajian Bappenas ada beberapa dan belum dipastikan pastinya,” jawab Eko singkat.

Kementerian PPN/Bappenas gencar mensosialisasikan hasil kajian awal pemindahan ibu kota kepada sejumlah kalangan. Diskusi dan dialog dengan kelompok yang serius memperhatikan pemindahan ibu kota. Baik dari kalangan akademisi perguruan tinggi, para ahli, praktisi properti serta media massa. Pasalnya, Jokowi sangat serius untuk mempertimangakan dan memutuskan memindahkan ibu kota. Ia juga ingin pihak swasta dilibatkan dalam pembangunan ibu kota baru.

“Kajian sudah kita lakukan. Kami Bappenas dan bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan ATR/BPN. Dalam jangka 1,5 tahun terakhir dan kesempatan ini kami ingin juga mendapat tanggapan dan masukan dari kelompok pemerhati masalah ini,” kata Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam sambutan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negera di kantornya, Kamis, 16 Mei.

Menurut Bambang, hasil kunjungan kerja Jokowi bersama dirinya ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur menghasilkan analisa mengenai kelaikan dua lokasi itu. Pertama, keunggulan Kalimantan Tengah di antaranya memiliki akses terhadap Bandara Tjilik Riwut, bebas bencana gempa bumi, 97,04 persen wilayah delineasi tergolong ke dalam area yang aman dari banjir, tidak berbatasan langsung dengan batas negara, dan ketersediaan lahan yang luas dengan 70 persen status hutan produksi konversi (bebas konsesi) dan hutan produksi dengan konsesi Hutan Alam.

Sementara, kelemahan Kalimantan Tengah adalah lokasi jauh dari pelabuhan laut, sekitar lebih kurang enam jam. Ketersediaan sumber daya air tanah terbatas, hanya tersedia air sungai. Di sebagian besar wilayah delineasi memiliki lapisan gambut yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Struktur demografi juga relatif homogen dan secara historis pernah terjadi konflik sosial (Peristiwa Sampit).

Menteri Bappenas,  Bambang Brojonegoro.
Foto : Rengga Sancaya/detikcom

Kedua, keunggulan Kalimantan Timur di antaranya dekat dengan dua bandara besar di Balikpapan dan Samarinda, dekat dengan akses Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, dekat dengan Pelabuhan Semayang Balikpapan, serta tersedianya infrastruktur jaringan energi dan air bersih. Struktur demografi di sana lebih heterogen sebab sebagian besar merupakan pendatang. Lokasi delineasi dilewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di sekitar Selat Makassar.

Lalu bebas bencana alam gempa bumi dan kebakaran hutan, tidak berbatasan langsung dengan batas negara, serta memiliki ketersediaan lahan dengan status Area Penggunaan Lain (APL), hutan produksi dengan konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan produksi yang bebas konsesi. Sementara kelemahan Kalimantan Timur adalah rawan banjir pada wilayah yang dekat dengan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan ketersediaan sumber daya air tanah rendah.

“Kalau ibu kota ini dibangun di Kalimantan, harus ada konsep urban forest, green city atau eco-city. Itu akan menjadi perhatian kami. Ini untuk menjelaskan bahwa kami sangat peduli masalah lingkungan. Kami akan membuat kota itu se-inklusif mungkin. Kami juga akan mengundang urban designer untuk mendesain ibu kota,” tutur Bambang.

Nantinya pembangunan ibu kota baru terdiri dari dua fase, yaitu fase pertama tahun 2024-2030 dan fase kedua tahun 2030-2045. Untuk fase pertama untuk Zonasi Kawasan Inti Pusat Pemerintahan seluas 2.000 hektare. Zona ini untuk pembangunan infastruktur dan fasilitas pusat pemerintahan seperti bangunan istana, kantor lembaga negara legislatif, eksekutif, yudikatif, taman budaya, dan Botanical Garden.

Untuk Zonasi Kawasan Ibu Kota Negara seluas 40.000 hektar. Di kawasan seluas itu akan dibangun fungsi pendukung seperti gedung dan perumahan aparatur (ASN), fasilitas pendidikan, kesehatan, universitas, science and techno park, hi-tech and clean industries, R&D Center, convention center, sport center dan museum.

Fase kedua, untuk Zonasi Kawasan Perluasan ibu kota 1 dibutuhkan lahan seluas 200.000 hektar. Nantinya akan dibangun secara kluster untuk pemukiman non ASN, National Park, Konservasi Orang Utan/Kebun Binatang, bandara dan pelabuhan. Nantinya, zona perluasan ibu kota baru  ini akan dikembangkan menjadi kota metropolitan.

“Dari segi desain, ibu kota negara baru kita akan seperti Washington DC. Benar-benar kota yang basisnya pemerintahan, karena fungsinya hanya untuk pusat pemerintahan dan komersial pun hanya untuk mendukung pusat pemerintahan itu. Jadi kita benar-benar mempertimbangkan semua hal,” tegas Bambang.

Sejumlah kendaraan terjebak macet di Jakarta
Foto : Adhi Wicaksono/CNN Indonesia

Biaya pemindahan ibu kota mengandalkan empat skema, yaitu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau. Dana dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk peningkatan bandara dan pelabuhan. Lalu kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur utama dan dana swasta untuk pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, dan penunjang lainnya.

Pembiayaan fisik terbagi dalam empat komponen, yaitu fungsi utama, fungsi pendukung, fungsi penunjang dan pengadaan lahan. Fungsi utama seperti gedung legislatif, eksekutif dan yudikatif membutuhkan dana sebesar Rp 32,7 triliun. Fungsi pendukung seperti rumah dinas ASN,TNI/Polri, sarana kesehatan, lembaga pemasyarakatan, sarana pendidikan membutuhkan dana Rp 265,1 triliun.

Fungsi penunjang yang terdiri atas sarana dan prasarana (jalan,listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah,sarana olahraga) dibutuhkan dana Rp 160,2 triliun. Terakhir, untuk biaya pengadaan lahan sebesar Rp 8 triliun. Dengan demikian, total estimasi pembiayaan fisik ibu kota untuk Skenario I, yaitu memindahkan seluruh 1,5 juta ASN beserta keluarganya dan pelaku ekonomi, membutuhkan dana Rp Rp 466 triliun.

“Kita akan mencari sumber spesifik dari APBN yaitu melalui PNBP-Earmark dan Manajemen Aset. Selain itu, ada pula Skenario 2, yaitu memindahkan 870.000 jiwa penduduk yang terdiri atas ASN beserta keluarga dan pelaku ekonomi melalui skema right-sizing dengan estimasi biaya Rp 323 triliun,” jelas Bambang.

Ketika ditanyai soal bagaimana dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait pemindahan ibu kota, Bambang menjawab, pihaknya masih bersifat kajian untuk pengambilan keputusan. Presiden Jokowi juga sudah membangun komunikasi politik dengan DPR, karena untuk menjamin kelangsungan pemindahan dan pembangunan ibu kota harus ada Undang-Undang.

“Karena ini sifatnya kajian untuk pengambil keputusan. Tahun ini Presiden tetapkan lokasi. Harus tahun ini, tidak bisa ditunda lagi. Kami akan finalisasi dalam waktu dekat ini,” ucap Bambang.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menilai, Jokowi memiliki keberanian memiliki ide dan gagasan untuk memindahkan ibu kota. Sayangnya, DPR selama ini belum menangkap ide itu. Apalagi memang Indonesia belum memiliki pengalaman untuk memindahkan ibu kota, kecuali saat perang revolusi dahulu ketika pemerintahan dipindahkan sementara ke Yogyakarta tahun 1946-1949.

Gedung Capitol Building di Washington DC, pusat pemerintahan AS
Foto : iStock

“Yang kita butuhkan adalah, karena kita tidak punya pengalaman dalam memindahkan ibu kota ini, butuh UU atau tidak? Apakah cukup keputusan presiden ini bisa berjalan? Mau tidak mau, apakah perlu adanya legislasi perimer dalam bentuk UUD,” ucap Misbahkun.

Pemindahan ibu kota ke luar pulau Jawa juga untuk mengurangi kesenjangan pembangunan ekonomi dengan daerah lainnya. Selain membangun ibu kota negara, pemerintah juga akan mengembangkan enam wilayah metropolitan di Indonesia dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

Selama ini ada empat kota metropolitan di pulau Jawa, yaitu Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya. Enam wilayah di luar pulau Jawa yangakan dikembangkan, yaitu Medan, Palembang, Banjarmasin, Makassar,Manado dan Denpasar. Termasuk mengembangkan kawasan eknomi khusus,kawasan industry dan kawasan strategis pariwisata guna pemerataan ekonomi di daerah.

“Tidak hanya tertumpu di Pulau Jawa, dan ibu kotanya adalah salah satunya dari strategi tersebut untuk bisa menyebarkan kegiatan ekonomi ke luar Jawa,” pungkas Bambang.


Reporter/Penulis: Gresnia F Arela
Redaktur: M. Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE