INVESTIGASI

Menebak Nasib Jakarta

Jakarta diprediksi tetap menjadi pusat bisnis bila ibu kota negara pindah. Ada usulan ganti nama jadi Provinsi Jakarta Raya.

Foto: pemukiman kumuh di Jakarta. (Hasan Alhabshy/detikcom)

Jumat, 07 Juni 2019

Bila nanti Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memutuskan menunjuk salah satu lokasi lahan di Kalimantan Tengah atau Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara yang baru, bagaimana nasib Jakarta yang sudah puluhan tahun menjadi Daerah Khusus Ibukota ini?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, Jakarta tetap akan menjadi kota pusat bisnis, jasa, dan keuangan terbesar di Indonesia. Pemindahan ibu kota ke luar Pulau Jawa sebatas untuk pusat pemerintahan saja.

“Sama dengan waktu Brazil memindahkan ibu kotanya ke Brasilia. Nigeria dan Pakistan memisahkan pusat bisnis dan jasa dengan pusat pemerintahan. Kita ingin relokasi pusat pemerintahannya,” kata Bambang kepada detikX usai diskusi pemindahan ibu kota di Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Gedung Bina Graha, Jalan Veteran, Jakarta, 13 Mei lalu.

Bambang mengatakan rencana ibu kota negara baru ini mirip pemindahan ibu kota di Amerika Serikat. Ibu kota Amerika sebagai pusat pemerintahan berada di Washington DC, sementara pusat bisnis, keuangan, dan jasa di New York. “Jakarta akan menjadi New York-nya. Karena Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan jumlah penduduknya yang lebih besar dari pada ibu kota baru,” jelasnya.

Bambang memaparkan alasan kenapa ibu kota negara harus dipindahkan dari Jakarta. Hampir 50 persen wilayah di Jakarta memiliki tingkat kerawanan banjir di bawah 10 tahunan. Padahal, idealnya, kota besar tingkat kerawanan banjir minimum 50 tahunan.

Belum lagi masalah penurunan tanah di Jakarta yang tiap tahun turun sekitar 7,5 cm. Dari tahun 1989-2007 saja tercatat penurunan tanah di Jakarta mencapai 40-60 cm. Di tahun 2015, penurunan tanah menjadi 80-120 cm akibat air tanah yang terus ‘dikuras’.

Jakarta diproyeksikan tetap menjadi pusat bisnis dan perdagangan bila ibu kota pindah. 
Foto : Ari Saputra/detikcom

Permukaan air laut terus naik akibat perubahan iklim. Kualitas air sungai hampir 96 persen tercemar berat. Ditambah ancaman bencana human pandemic karena buruknya sanitasi. Sanitasi di Jakarta dinilai terburuk di dunia menurut data Liyod’s City Risk Index, 2015.

Nama DKI sudah tidak ada lagi. Daerah khusus ibu kota Jakarta tidak ada lagi kan?."

Kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan transportasi sangat buruk. Kecepatan peak hour 16 jam/km, commuting time 2-3 jam/trip atau 4-5 jam roundtrip, rasio infrastruktur jalan 6,2 persen dari luas wilayah (idealnya 15 persen). Kemacetan di Jakarta terparah keempat berdasarkan kondisi lalu lintas saat jam sibuk dari 390 kota di dunia yang disurvei Petrovy, 2017.

Jakarta berada pada peringkat ke-9 terburuk untuk kepuasan pengemudi. Kinerja kemacetan terburuk dengan 33.240 stop-star index menurut Patanzi, 2015. Hal ini membuat komunikasi dan koordinasi antara kementerian/lembaga tidak efektif. Kerugian ekonomi akibat kemacetan tiap tahun mencapai Rp 56 triliun.

Pertumbuhan penduduk di Jakarta sudah tak terkendali, sementara daya dukung tak memadai. Lihat saja jumlah penduduk Jabodetabek saat ini 24.306.673 orang, 10.177.924 orang berada di Jakarta. Kepadatan penduduk di Jakarta sangat tinggi, 15.836 jiwa/km per segi.

Selain mengurangi beban Jakarta itu, tujuan pindah ibu kota tak lain untuk meningkatkan produktivitas pemerintahan. Ibu kota baru akan lebih nyaman dan efektif bagi para pelaku di sektor pemerintahan itu sendiri. Paling tidak, jarak antara tempat tinggal dan kantor pegawai tak berjauhan. Tentunya itu akan memudahkan koordinasi antarkementerian dan lembaga.

“Jadi, membangun ibu kota baru, tapi sekaligus memberikan pemerintahan itu ruang yang lebih baik. Memecah. Tidak semua pusat ada di Jakarta. Pusat pemerintahan ada di ibu kota baru,” tandas Bambang.

Karena menjadi pusat bisnis dan keuangan, Bambang mengharapkan Jakarta tidak lagi menjadi ‘jagoan kandang’, tapi bisa bersaing dengan negara tetangga di Asia Tenggara, seperti Kuala Lumpur dan Bangkok. “Untuk menyaingi Singapura mungkin berat sekali, tapi paling tidak Kuala Lumpur dan Bangkok lah,” katanya.

Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat yang menjadi pusat perdagangan terbesar di Asia Tenggara
Foto : Puspa Perwitasari/ANTARA FOTO

Status Jakarta sebagai ibu kota negara diatur dalam Undang-undang No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. DKI Jakarta selama ini kedudukannya sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan.

Tentunya dengan adanya perubahan ini akan menimbulkan konsekuensi. Harus ada pengaturan baru atau UU baru atau merevisi UU yang sudah ada. “Mau revisi atau UU baru, tentu akan dipersiapkan melihat momentum politik penting (hasil Pemilu 2019),” kata Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Eko Sulistyo kepada detikX di Gedung Bina Graha, Jakarta, 13 Mei.

Tak hanya kebijakan yang bentuknya UU, tentu akan aspek politik yang dipersiapkan pemerintah, khususnya dengan DPR. Jokowi sudah melakukan komunikasi politik dengan sejumlah anggota DPR, terutama pada saat buka puasa bersama untuk menyampaikan masalah tersebut.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, optimistis bila Jakarta, setelah tak lagi menjadi ibu kota dan pusat pemerintahan, bakal berkembang menjadi kota metropolitan. Jakarta akan lebih terintegrasi dengan seluruh kota yang ada di sekelilingnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Jakarta akan tetap berkembang sebagai pusat bisnis, perdagangan, keuangan, dan itu akan didukung kerjasama antardaerah. “Jadi bukan Jakartasentris, tapi Jakarta yang berbagi, Jakarta yang bekerjasama. Jadi, cara mengatasi Jakarta itu adalah Jakarta men-share pola kegiatannya itu ke wilayah lain,” terang Yayat kepada detikX beberapa waktu lalu.

Jakarta ke depan akan lebih bisa fokus menangani berbagai masalah yang terjadi secara bersama-sama dengan daerah penyangga, seperti banjir dan macet yang juga disumbang oleh daerah-daerah itu. Maka, antara Jakarta dan kota sekelilingnya harus didorong untuk membentuk badan usaha bersama, seperti untuk pelayanan transportasi di Jabodetabek.

Yayat mencontohkan, pengoperasian transportasi seperti LRT, MRT, KRL, dan lainnya bisa dikelola oleh badan usaha bersama seluruh daerah supaya lebih efisien. Jadi akan terbentuk Kota Konglomerasi yang dibangun atas kerjasama badan usaha antardaerah. “Jadi semacam ada Metropolitan Transportation Area, tapi lebih fokus pada penanganan yang bersifat pelayanan,” imbuh Yayat.

Kereta MRT yang baru beroperasi di Jakarta, Maret 2019 lalu
Foto : Lamhot Aritonang/detikcom

Jakarta sebagai pusat bisnis, jasa, dan keuangan tak perlu dikhawatirkan, karena selama ini sudah mandiri secara ekonomi, mempunyai kapital, dan infrastruktur yang sudah bagus. Jadi tinggal bagaimana Jakarta nantinya bisa mengatasi masalah lebih cepat, karena sebagian beban itu akan berkurang ke luar Jakarta.

Apakah Jakarta bisa seperti New York di AS seperti diungkapkan Bambang? “Bisa saja. Tapi nanti ada pengaturan lebih lanjut. Akan dikembangkan ke arah mana? Ada mungkin nanti UU yang mengatur Jakarta lebih fokus kepada perdagangan, jasa, ekonomi, dan lain-lain,” jawab Yayat.

Sisi baik pindahnya ibu kota ke luar Jakarta, lanjut Yayat, harga properti kemungkinan bisa lebih terkendali dan pangsa pasar akan berubah. Spekulan properti dan lahan di Jakarta akan berkurang dan pindah ke kota-kota baru, sebab perputaran uang juga akan berubah.

“Jadi saya kira, dia akan terus berkembang sektor properti, cuma kelas kebutuhannya akan berbeda. Mungkin sebagian besar akan masuk ke sektor perkantoran, karena sudah menjadi kota swasta. Ada kemungkinan menyesuaikan dengan dinamika ekonomi yang berkembang,” kata Yayat lagi.

Yayat meyakini, pihak swasta tidak akan gegabah pindah begitu atau memindahkan usahanya ke ibu kota baru, karena tidak mungkin meninggalkan aset begitu saja. Apalagi kebanyakan sumber daya, modal, dan jaringan mereka sudah bagus di Jakarta.

“Kalau sudah ada jaringan di sini, ngapain di sana (ibu kota baru). Di sana biarkan tumbuh sendiri sebagai pusat pemerintahan. Di sini tetap tumbuh sebagai pusat ekonomi,” ucap Yayat.

Menurut Yayat, ibu kota Jakarta tak akan lagi mendapat sebutan daerah khusus, tapi bisa dengan nama Provinsi Jakarta Raya atau nama lainnya. “Nama DKI sudah tidak ada lagi. Daerah khusus ibu kota Jakarta tidak ada lagi kan?,” pungkas Yayat sambil tertawa.


Reporter: Gresnia Arela F
Redaktur: M Rixal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Irwan Nugroho

[Widget:Baca Juga]
SHARE