INVESTIGASI

Oposisi atau
Kursi Menteri

“Tidak perlu menjilat dan latah. Biasa-biasa saja. Bila nanti ada kebijakan pemerintah yang melenceng, pasti kita respons atau tegur, beri masukan.”

Ilustrasi : Prabowo dan sejumlah elit parpol pendukung (Grandyos Zafna)

Rabu, 3 Juli 2019

Babak baru setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menolak gugatan kubu capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait hasil Pilpres 2019, membuat peta kekuatan partai politik pendukung keduanya berubah. Prabowo memang sudah legowo menerima kekalahannya oleh pasangan nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin, Kamis, 27 Juni 2019.

Keesokan harinya di rumahnya, Jalan Kertanegara No 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Prabowo juga langsung membubarkan Koalisi Adil dan Makmur. Seperti diketahui, koalisi ini merupakan gabungan parpol, yaitu Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat (PD), dan Partai Berkarya.

Secara resmi, Prabowo juga membubarkan Badan Pemenangan Nasional (BPN). Ia menyerahkan sepenuhnya kepada partai-partai politik pengusungnya untuk mengambil langkah politik selanjutnya. “Beliau menghormati semua dan mempersilakan parpol untuk mengambil keputusan masing-masing,” kata Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, pekan lalu.

Lalu bagaimana langkah politik selanjutnya yang akan dilakukan PKS dkk? Presiden Jokowi, yang menjadi presiden terpilih 2019-2024, hingga kini enggan berspekulasi mengenai parpol pendukung Prabowo-Sandi yang bakal merapat. PAN dan Demokrat adalah dua parpol yang beberapa kali diisukan merapat ke koalisi Jokowi. Isu itu berembus di tengah wacana upaya rekonsiliasi kubu Jokowi dan Prabowo.

“Iya, masih perlu waktu. Karena saya pun harus mengajak berbicara untuk yang sudah ada di dalam, yaitu Koalisi Indonesia Kerja,” kata Jokowi seusai pleno penetapan presiden dan wakil presiden di gedung Komisi Pemilihan Umum, Jakarta, Minggu, 30 Juni lalu.

Prabowo memimpin rapat terakhir Koalisi Adil dan Makmur
Foto : Dok. Andre Rosiade

Hampir semua parpol bekas anggota Koalisi Adil dan Makmur menunggu keputusan di lingkup internal masing-masing parpol. Tapi Gerindra menginginkan agar partainya tetap menjadi oposisi. Alasannya, untuk menciptakan demokrasi yang sehat, harus ada partai pendukung dan oposisi. “Gerindra sejak awal sudah menunjukkan posisinya sebagai oposisi,” kata anggota Dewan Penasihat DPP Gerindra M Syafii, Senin, 1 Juli.

Syafii yakin Prabowo akan tetap mengambil sikap sebagai penyeimbang demokrasi. Gerindra disebut-sebut akan menolak jika ditawari jabatan dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Namun, pastinya, Gerindra segera menggelar pertemuan nasional untuk mengambil langkah selanjutnya. “Saya kira oposisi dalam makna yang sebenarnya. Kalau sudah menerima jatah menteri, kan sudah tidak oposisi lagi. Jadi, kalau prinsipnya oposisi, berarti menolak posisi menteri,” tegas Syafii.

Hal serupa diutarakan Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. PKS baru akan menentukan sikap politiknya melalui forum Musyawarah Majelis Syuro setelah Idul Adha, 11 Agustus mendatang. Tapi Mardani mengajak semua partai politik pendukung Prabowo-Sandi, yang telah berjuang selama 10 bulan ini, untuk menjadi bagian oposisi.

Menurut Mardani, menjadi oposisi bukan berarti membenci pemerintah atau Jokowi-Ma’ruf. Tapi bisa menjadi pendorong pemerintah bila bekerja sangat lambat. “Artinya, kalau Pak Jokowi punya kebijakan quote-unquote, katakan liberal, kita harus kembalikan ke tengah. Kalau Pak Jokowi punya kebijakan yang lambat, kita mau percepat. Yang untung rakyat itu sendiri.”

Mardani mengakui tak bisa mencegah parpol lain untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf. Ia berharap semua partai politik pendukung Prabowo-Sandi bisa bertransformasi menjadi oposisi, walau Koalisi Adil dan Makmur telah bubar.

Demokrat juga belum bisa menentukan arah politik pasca-Pilpres 2019. Partai berlambang bintang Mercy itu baru menentukan sikap setelah rapat Majelis Tinggi. Namun rapat itu baru terlaksana setelah masa berkabung wafatnya Ani Yudhoyono, istri Susilo Bambang Yudhoyono, selama 40 hari selesai pada 10 Juli mendatang.

Imelda Sari
Foto : Ari Saputra/detikcom

“Ya, belum, masih menunggu 40 hari Ibu (Ani Yudhoyono). Ya, kan rapat Majelis Tinggi juga Ketua Umum ikut, setelah masa berkabung, Insyaallah Bapak (SBY) bisa kembali aktif,” kata Ketua Divisi Komunikasi Publik DPP PD Imelda Sari kepada detikX, Senin, 1 Juli.

Sementara itu, Sekjen DPP PD Hinca Pandjaitan menjelaskan, saat ini partainya tengah berfokus mengikuti seluruh tahapan Pemilu 2019. Setelah pilpres selesai, Demokrat akan berfokus pada hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020. “Selesai sudah soal pilpres. Kami fokus pileg dan fokus ke pilkada kabupaten dan kota,” ujar Hinca.

Sedangkan PAN sangat menghargai keinginan Gerindra dan PKS agar semua partai politik pendukung Prabowo-Sandi menjadi oposisi. Yang jelas, PAN baru akan menentukan sikapnya setelah ada keputusan dalam rapat kerja nasional pada akhir Juli atau awal Agustus 2019.

“Kita hargai ajakan itu, tapi arah politik PAN ke depannya tengah kami kaji secara saksama sebelum kita putuskan dalam rakernas yang akan datang,” ungkap Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno, Selasa, 2 Juli.

Wasekjen DPP PAN Saleh Partaonan Daulay bilang setiap partai politik memiliki karakteristik dan wujud tujuan politiknya. Ia mempersilakan kalau PKS sudah menentukan sikap untuk beroposisi. Bagi PAN, menentukan mendukung pemerintah atau tidak bukanlah suatu hal yang mudah. Perlu pertimbangan banyak, apalagi aspirasi dari masyarakat.

“Pilihannya bergabung atau tetap berada di barisan oposisi bukanlah hal mudah untuk diputuskan. Banyak aspek yang perlu dipertimbangkan, termasuk pandangan dan aspirasi masyarakat,” tutur Saleh.

Berkarya besutan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soherto, yang terbilang partai anyar dan baru pertama kali ikut dalam Pemilu 2019, juga belum menentukan sikap. Sikap dan arahan partai berlambang pohon beringin kuning dan hijau ini akan diumumkan pascarapat internal yang akan melibatkan pimpinan pusat dan daerah dalam waktu dekat ini.

Jokowi-Ma'ruf
Foto : Andhika Prasetia/detikcom

Berkarya akan lebih berfokus membenahi lingkup internal partai. Apalagi perolehan suara hasil Pemilu 2019 hanya 2,09 persen. Karena itu, partai baru ini akan mengkaji hasil perolehan suara itu untuk dievaluasi agar lebih baik dalam menghadapi Pemilu 2024. Putusan MK terkait penolakan gugatan kubu Prabowo-Sandi sudah final dan mengikat. Karena itu, sebagai warga negara, kader Berkarya akan manut dan mengakui keputusan tersebut.

“Tidak perlu menjilat dan latah. Biasa-biasa saja. Bila nanti ada kebijakan pemerintah yang melenceng, pasti kita respons atau tegur, beri masukan. Kalau ada yang positif untuk kesejahteraan bangsa, kita dukung. Tugas parpol kan begitu,” ujar Ketua DPP Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang kepada detikX, Selasa, 2 Juli.

Yang jelas, menurut Badar, program Berkarya ke depan pasti sejalan dengan program yang prorakyat, pro-ekonomi kerakyatan, prokesejahteraan, dan prokeadilan. Hal itulah yang akan dilakukan dan diperkuat untuk menyongsong agenda pemilu lima tahun mendatang pada 2024. “Siapa tahu Pemilu 2024, partai baru seperti Berkarya bisa juga mengusung calon presiden,” ucap Andi Picunang lagi.

Berkarya akan menentukan sikapnya dalam rapat pleno DPP yang diperluas. Kader di bawah mengusulkan melalui rapat pimpinan nasional, rapat kerja nasional, atau musyawarah nasional. Semua ini akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Tommy, yang masih berada di luar negeri. Paling lambat awal Agustus 2019 atau sebelum pelantikan anggota DPRD provinsi, kabupaten/kota, rapat internal itu akan diselenggarakan.

Menanggapi bakal adanya parpol pendukung Prabowo-Sandi yang akan beroposisi, Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Andi Arief mengeluarkan pernyataan kontroversi mengingat parpolnya juga sebagai pengusung Prabowo-Sandi. Dalam akun Twitter-nya, Andi menyatakan tidak ada ada oposisi, melainkan ‘minoritas’.

Kursi menteri di kabinet sering diduduki oleh elit-elit parpol koalisi pendukung presiden .
Ilustrasi: Edi Wahyono

“Oposisi itu menakutkan bukan soal bisa mengkritik, apalagi ditambah embel-embel konstruktif, kemampuan menjatuhkan pemerintah yang akan menakutkan dari oposisi. Kalau hanya dua partai di luar pemerintah, itu bukan oposisi. Sering disebut minoritas di parlemen,” kata Andi Arif dalam cuitannya, Minggu, 30 Juni.

Menurut mantan aktivis 1998 itu, bila merujuk pada hasil Pemilu 2019, partai pendukung Jokowi saat ini menjadi mayoritas di parlemen. Tinggal Jokowi nantinya bisa menentukan bertambah atau tidaknya kekuatan partai pendukungnya di parlemen.

Ada dua alasan parpol menjadi oposisi. Pertama, tidak diajak bergabung dan, kedua, diajak bergabung tapi menolak. Ini beda situasi ketika 2014, ketika Jokowi-JK harus menarik Golkar, PPP, dan PAN untuk jadi mayoritas. “Dalam banyak pelajaran, justru minoritas dalam parlemen masuk kategori terkucil,” imbuhnya.


Reporter: Ibad Durrohman
Redaktur: M. Rizal
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Fuad Hasim

[Widget:Baca Juga]
SHARE