INVESTIGASI

Kisruh PPDB

Dulu Jual Beli Kursi, Kini Kartu Keluarga

“Sudah dikembalikan ke alamat orang tuanya dan otomatis tidak diterima. Dan mereka sudah menyadari kekeliruannya.”

Ilustrasi: Luthfy Syahban

Senin, 8 Juli 2019

Rumah penduduk di sekitar Sekolah Menengah Atas Negeri 03 dan 05 Kota Bandung sempat menjadi sorotan Dinas Pendidikan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jawa Barat. Pasalnya, ditengarai banyak orang tua siswa yang memanfaatkan alamat domisili di kawasan tersebut agar anaknya bisa diterima di sekolah favorit itu dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 di Jabar beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar Dewi Sartika mengatakan selama proses pendaftaran PPDB, pihaknya menerima 36 laporan terkait kecurangan pendaftar yang menggunakan kartu keluarga palsu. Dari hasil penelusuran yang dilakukan tim investigasi Disdik, Satpol PP, Dukcapil, serta RT dan RW setempat, kebanyakan KK yang dicurigai kuat palsu itu beralamat di sekitar SMA 3 atau SMA 5.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, malah tim menemukan adanya dua pendaftar yang bukan warga Bandung, melainkan dari luar kota. "Ada ditemukan dua (pendaftar) ketika diverifikasi KK-nya ternyata itu bukan warga Kota Bandung. Jadi dianulir," ujar Dewi kepada wartawan di Kota Bandung, Jumat, 28 Juni 2019.

Untuk mendalami informasi tersebut, detikX kemudian mencoba menyambangi kawasan itu pada Rabu, 2 Juli. Sasaran detikX adalah sebuah rumah yang yang beralamat di Jalan Bali No 15-A, RT 04 RW 01, Kelurahan Sumur Bandung. Rumah milik Ketua RT 04 yang bernama Ari tersebut lokasinya memang sangat dekat dengan SMA 03 dan 05 Bandung. Jaraknya hanya terpisah tiga bangunan atau berjarak sekitar 100 meter.

Rumah yang disebut-sebut Disdik menjadi alamat KK palsu itu bentuk bangunannya seperti bangunan rumah biasa. Namun saban sore rumah itu selalu ramai oleh anak-anak usia remaja yang berkumpul. Sore itu detikX melihat ada ada 4-5 remaja yang sedang kongko di sekitar rumah itu.

Rumah di Jalan Bali 15-A bagian depan.
Foto: Ibad Durohman/detikX


Yang jelas, saya baru tahu ketika sudah ramai-ramai informasi KK palsu. Kalau dari yang bersangkutan katanya dia hanya mau membantu keponakannya untuk menumpang KK di KK miliknya. Sudah, begitu saja yang saya tahu.”

Farhan, salah satu remaja yang sedang berkumpul di situ, saat dimintai konfirmasi membantah anggapan bahwa rumah tersebut merupakan kos-kosan. Dia bilang rumah tersebut merupakan warisan neneknya. Dia tidak memerinci berapa orang yang tinggal di rumah itu. Yang jelas, Farhan bilang neneknya memiliki sebelas anak. “Tuh nenek saya saja anaknya sebelas. Ya, kebayang kan cucunya ada berapa,” kata dia.

Farhan mengakui rumahnya sempat didatangi Disdik dan Satpol PP gara-gara diviralkan salah satu pemililk akun di media sosial. Namun dugaan pemalsuan KK itu, menurutnya, sudah clear. Tak lama berselang, seorang perempuan berusia 30 tahunan yang mengaku sepupu Farhan menghampiri dan menyarankan untuk pergi ke rumah-rumah yang ada di bagian belakang, yang juga bernomor 15-A.

Banyaknya rumah yang bernomor 15-A di Jalan Bali, menurut Ketua RW 01 Dino Nobels, rumah di Jalan Bali N 15-A terbagi dalam dua bagian. Bagian depan adalah yang ditempati keluarga Farhan, sementara bagian belakang ada enam rumah. Jadi total rumah yang memakai nomor 15-A itu ada tujuh rumah.

Dino menyebut hal itu bisa terjadi karena dulu rumah itu masih satu hamparan. Entah terjadi jual-beli atau apa, yang jelas ketujuh rumah itu masih menggunakan satu nomor. Itu sebabnya, Dino telah berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk menertibkan dengan memberi nomor baru untuk enam rumah lainnya.

Sayangnya, enam rumah 15-A bagian belakang saat disambangi detikX dalam keadaan kosong. Berulang kali rumah diketuk, tidak ada yang merespons. Ari selaku Ketua RT setempat tidak bisa dimintai konfirmasi. Sebab, sejak kasus KK palsu itu beredar, Pak RT 'menghilang' entah ke mana.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang juga Penanggung Jawab Teknis PPDB SMA 05 Bandung, Tedja Soekmana, bilang ada tiga laporan pendaftar di SMA-nya terkait dugaan KK palsu. Dari tiga laporan itu, dua di antaranya terbukti memakai KK palsu. Satu KK beralamat di Jalan Bali No 15-A bagian depan, sedangkan satunya lagi di Jalan Kalimantan 8.

“Sudah dikembalikan ke alamat orang tuanya dan otomatis tidak diterima. Dan mereka sudah menyadari kekeliruannya. Kalau diusut, itu ada pelanggarannya. Jadi kita tidak mendiskualifikasi, tapi kita mengembalikan ke alamat sebelumnya atau alamat orang tuanya,” ujar Soekmana kepada detikX di SMA 05 Bandung.

Rumah di Jalan Bali 15-A bagian belakang.
Foto: Ibad/detikX

Selain di Jalan Bali, Jalan Kalimantan 12 sempat menjadi pantauan tim Disdik. Lokasi rumah tersebut sangat dekat dengan dengan SMA 05 dan SMA 03 Bandung. Bahkan bangunannya menempel dengan salah satu bangunan sekolah SMA 05 Bandung.

Saat didatangi, ternyata rumah tersebut berbentuk kos-kosan berjumlah 30 kamar. Kos-kosan itu milik dan dikelola koperasi TNI AD/Inkopad. Menurut salah seorang pengelola yang enggan disebut namanya, kos-kosan itu sudah ada sejak dia mulai bertugas pada 1994. Saat ini harga sewa per kamar kos Rp 1 juta per bulan. Para penghuni rumah kos rata-rata siswa-siswi dari luar Kota Bandung yang bersekolah di SMA 03 dan SMA 05.

Namun penjaga itu menyebut, saat tempat kos tersebut didatangi Disdik Jabar, Satpol PP, dan Dukcapil, tidak ada masalah KK palsu. Ada tiga siswa yang menggunakan KK beralamat tempat kosan itu setelah diterapkannya sistem zonasi di PPDB. Dan seluruhnya lolos tim verifikasi karena ketiga anak tersebut sudah tinggal lebih dari 2 tahun. Mereka berasal dari luar Kota Kembang. Bahkan salah satu di antaranya berasal dari Palembang. Sebelumnya, mereka bersekolah di SMP 2 Bandung.

Beberapa rumah di Jalan Sumatera yang juga berada di Kecamatan Sumur, Kota Bandung, juga sempat menjadi sasaran tim investigasi Disdik Jawa Barat. Lokasi rumah yang sempat dicurigai berada di Jalan Sumatera Nomor 42. Alamat tersebut ternyata berada di dalam area SMP 2 Kota Bandung. Sang pemilik KK tidak lain adalah penjaga sekolah atau caraka di situ.

Usut punya usut, KK yang diduga dicurigai itu beralamat di tempat hunian penjaga sekolah SMP 2. Salah satu siswa yang mendaftar di SMA 03 rupanya menumpang KK di alamat si penjaga sekolah yang namanya dirahasiakan. Sang calon murid SMA 03 itu pun akhirnya didiskualifikasi karena dianggap tidak memenuhi syarat.

Rachmat Abdillah, Wakil Kepala sekolah Bagian Kesiswaan SMP 02 Bandung, saat ditemui detikX membenarkan bahwa ada tim gabungan yang datang melakukan klarifikasi ke sekolahnya. Menurut Rachmat, penjaga sekolah tersebut sudah bertahun-tahun bekerja sebagai penjaga di SMP 2 dan sudah lama tinggal di kawasan sekolah. Si penjaga sekolah dan istrinya juga membuka warung di kompleks sekolah. Rachmat mengaku tidak tahu-menahu soal bagaimana penjaga sekolah itu membuat KK.

“Yang jelas, saya baru tahu ketika sudah ramai-ramai informasi KK palsu. Kalau dari yang bersangkutan, katanya dia hanya mau membantu keponakannya untuk menumpang KK di KK miliknya. Sudah, begitu saja yang saya tahu,” ucap Rachmat seraya bilang si penjaga sekolah itu saat ini sedang pulang kampung karena sekolah masih libur.

Tedja Soekmana, Wakasek SMA 05 Bandung
Foto: Iswahyudi/20Detik

Secara terpisah, Kosasih, Pelaksana Tugas Seksi Pemerintahan Kecamatan Sumur Bandung, menjelaskan pihaknya hanya memproses dan menginput data kependudukan asal sesuai dengan prosedur. Diakuinya, dalam setahun belakangan, memang ada peningkatan permintaan pindah KK ke sejumlah rumah yang berada di dekat zona SMA 03 dan SMA 05 Bandung.

Menurut Kosasih, KK yang beralamat di Jalan Bali 15-A, baik yang ada di bagian depan maupun di belakang, ada KK yang dinyatakan palsu karena tidak terdaftar di database kecamatan. Namun soal jumlah, Kosasih mengaku tidak tahu persis karena tim gabungan belum memberikan laporan.

Soal lonjakan jumlah pindah KK dalam setahun terakhir di sekitar SMA favorit di Kota Bandung juga diakui Wuryani, Kepala Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kota Bandung. Tahun 2019 ini terdapat kenaikan KK sekitar 10 ribu. Mayoritas penduduk yang mengajukan KK baru itu berasal dari luar Kota Bandung.

“Jadi yang datang 61, yang keluar 42. Dan yang mencurigakan adalah (mayoritas) yang datang ke Bandung itu anaknya saja. Jadi si anak itu numpang ke KK siapa begitu. Anak yang yang usianya 11-16 tahun di Kota Bandung tinggal sendirian. Dan itu secara aturan kita tidak bisa melarang,” begitu kata Wuryani.

Menurut Wuryani, penitipan anak di KK orang lain secara aturan kependudukan tidak ada masalah. Sebab, di KK tersebut dituliskan statusnya terhadap kepala keluarga adalah istri, anak, cucu, atau 'lainnya'. “Itu sudah terjadi sejak lama, namun baru ramai sekarang karena ada PPDB jalur zonasi,” terang Wuryani.

Yang jelas, ujarnya, sejak 2017, saat sistem zonasi diberlakukan, memang ada lonjakan jumlah penitipan anak pada KK orang lain. Hal ini bisa dilihat dari struktur usia yang pindah kebanyakan anak-anak usia sekolah. Dari pemantauan data perpindahan KK banyak terjadi di wilayah Coblong (dekat SMA 03-05 Bandung), Lengkong (dekat SMA 8, SMA 03 dan 05 Bandung), dan Buah Batu.

Haneda Sri Lastoto, Kepala Ombudsman Jabar
Foto: Ibad Durohman/detikX

Sementara itu, menurut catatan Ombudsman Perwakilan Jabar, sampai 28 Juni ada 78 laporan terkait PPDB di sejumlah sekolah di Kota Bandung. Nah, dari 78 itu, khusus untuk SMA dan SMK ada tujuh laporan. Haneda Sri Lastoto, Kepala Ombudsman Perwakilan Jabar,  garis besar laporan ada enam, salah satunya mengenai KK.

“Bahkan ada yang menyampaikan ke kami, tapi dia tidak melaporkan ya, bahwa KK itu sudah diperjualbelikan seharga Rp 11 juta. Itu untuk satu KK. Nah, ada yang menyampaikan ada yang menjual sampai Rp 15 juta. Di Bogor Pak Wali Kota bilang ada yang menjual Rp 10 juta. Jadi dulu itu jual-beli kursi, sekarang, itu bergeser menjadi jual-beli kartu keluarga,” jelas Haneda.

Perpindahan KK yang disinyalir berbayar ini semakin menjamur karena Dukcapil tidak melarang. Bahkan, kata Haneda, saat dilakukan pertemuan dengan Dukcapil, ada pernyataan bahwa sepanjang tuan rumah mengizinkan, tidak ada yang salah karena prosedur sudah ditempuh. Hal itu dianggap Haneda yang berpotensi perpindahan KK untuk mengakali sistem zonasi di PPDB semakin marak.


Reporter: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE