INVESTIGASI

Kisruh PPDB

Ketika Siswa ‘Terlempar’
Ratusan Kilometer

PPDB di Jabar dinilai orangtua siswa tak transparan. Di Jateng, siswa ‘terlempar’ ke sekolah yang berjarak sangat jauh.

Orang tua di Cimahi protes soal sistem zonasi PPDB.

Foto: Yudha Maulana/detikcom

Selasa, 09 Juli 2019

Gadis remaja berambut sebahu itu berjalan pelan usai keluar dari ruang Pusat Pengaduan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jawa Barat, Selasa, 02 Juli2019. Sambil mendekap map cokelat berisi sertifikat kejuaraan, gadis itu berusaha tegar dan tersenyum meski matanya terlihat berkaca-kaca.

Remaja itu, sebut saja bernama Indri, awalnya berencana mendaftar ke Sekolah Menengah Atas Negeri 05, Kecamatan Sumur, Kota Bandung. Dia sejatinya ingin mendaftar lewat jalur prestasi, namun gagal. Padahal uji kompetensinya mendapat skor 130 dan masuk ranking sembilan dan memenuhi syarat masuk SMA 05.

“Tapi menurut pihak sekolah anak saya terlempar karena ada limpahan dari sekolah lain. Makanya saya ingin tahu limpahan sekolah lain itu namanya siapa dan skornya berapa,” jelas ibu sang anak yang namanya juga minta dirahasiakan kepada detikX.

Namun niat itu tidak berbuah hasil. Pihak sekolah maupun Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) hanya mengatakan bahwa skor anak limpahan itu jauh lebih tinggi dibanding Indri. Sayangnya lagi, Indri juga tidak diterima di sekolah pilihan kedua yakni SMA 20 Kota Bandung. Di sekolah itu untuk jalur prestasi tersedia 8 kursi dan skor tertinggi diketahui bernilai 131.

Sejumlah Ortu Datangi Disdik Bekasi, Protes soal Jarak di Sistem Zonasi PPDB
Foto : Isal Mawardi/detikcom


Inilah yang menjadi kendala. Sebab tidak semua orangtua siswa mau masuk ke sekolah swasta dengan berbagai alasan. Ada yang mengaku jaraknya kejauhan atau biayanya yang mahal.”

Namun, lagi-lagi Indri terlempar. Padahal untuk posisi delapan alias yang terakhir siswa yang terpilih punya skor 126,5. Sementara Indri yang punya skor 130, yang seharusnya di posisi ke-7 malah terhempas alias tidak lolos ke SMA 20. Alasannya pun serupa, yakni karena ada limpahan.

Kenyataan itu membuat sang ibu tidak habis pikir. Dan yang membuatnya lebih kesal, dia tidak diperlihatkan data-data terkait siswa di jalur prestasi. Sementara yang jalur zonasi, yang persentase sebanyak 90 persen, dia diperbolehkan melihat. Begitu pun yang lewat jalur nilai Ujian Nasional. “Saya agak kecewa juga, saya ingin transparan tapi nggak dikasih,” sesal sang ibu yang mengaku tinggal di Kelurahan Kebon Waru Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.

Kemalangan Indri semakin bertambah ketika di SMA negeri pilihan ketiga di kota Kembang itu juga kandas. Karena sekolah cadangan ketiga rupanya kuota sudah penuh sehingga tidak bisa lagi menerima siswa limpahan. Pihak sekolah pun menyarankan agar anak saya dimasukan ke sekolah swasta.

Alhasil demi kepentingan pendidikan anaknya, sang ibu pun rela bolak-balik Disdik dan ke sekolah yang ingin dituju. Dia pun semakin bingung manakala pendaftaran sekolah di swasta sebentar lagi ditutup. Belum lagi harus menyiapkan dana untuk bersekolah swasta yang juga sangat mahal.  “Saya sebagai seorang ibu sangat bingung,” jelas perempuan tersebut sambil menangis terisak.

Nasib yang dialami Indri kemudian dikonfirmasi detikX ke Juli Wahyu Pari Dunda, Koordinator Pengaduan PPDB Disdik Jabar, di hari yang sama. Namun, Juli membantah pihak Disdik tidak terbuka terkait daftar siswa yang masuk jalur prestasi. Dan orang tua Indri, dikatakan Juli, Sudah melihat hasilnya. “Tadi di pengaduan ini kita kasih lihat. Dan dia (ibunda Indri) baru sadar kalau anaknya kalah nilainya dengan siswa lain di jalur prestasi,” jelas Juli. 

Diakuinya, dalam PPDB tahun ini banyak keluhan orang tua siswa yang masuk ke Disdik khususnya di Jabar. Keluhan umumnya untuk jalur zonasi dan prestasi. Apalagi jumlah lulusan SMP untuk tahun ini di Jabar sekitar 720 ribu siswa sementara daya tampung di SMA negeri hanya 38 persen. Dengan kata lain, tidak semua siswa-siswi yang lulus SMP bisa diterima di sekolah negeri.

Koordinator Pengadukan PPDB Disdik Jabar, Juli Wahyu Pari Dunda
Foto : Iswahyudi/20detik

“Inilah yang menjadi kendala. Sebab tidak semua orangtua siswa mau masuk ke sekolah swasta dengan berbagai alasan. Ada yang mengaku jaraknya kejauhan atau biayanya yang mahal,” ujar Juli.

Sistem zonasi yang pada PPDB di tahun ajaran saat ini diterapkan memang mengundang banyak reaksi di sejumlah daerah. Banyak orang tua siswa yang merasa anaknya layak mengenyam pendidikan di sekolah favorit terpaksa gigit jari. Sebab berdasarkan Permen 51 Tahun 2018 Aturan PPDB disebutkan, 90 persen siswa yang diterima berdasarkan jarak kedekatan dengan sekolah. Nah, dari 90 persen itu masih ada peruntukan untuk masyarakat kurang mampu dan siswa berprestasi. “Intinya pemerintah menginginkan orang yang dekat sekolahnya lah yang masuk. Jangan sampai orang yang dekat sekolahnya justru tidak masuk kan kasian sekali,” jelas Juli.

Sementara itu, Humas SMA 05 Bandung, Eko Harijanto mengatakan, sistem zonasi sudah diberlakukan selama tiga tahun. Perlu waktu dan penelitian untuk memastikan sistem ini berhasil atau tidak. Namun, ia dan para guru selaku operator merasa sistem zonasi kali ini agak ruwet karena orangtua siswa tidak terinformasi dengan dengan utuh. Adanya kecurangan-kecurangan seperti Kartu Keluarga (KK) palsu menambah keruwetan.

“Sebetulnya kalau tidak ada penyalahgunaan-penyalahgunaan pelaksanaan PPDB ini smooth. Karena ada laporan KK ini begini, kenapa kami tidak diterima, dan lain-lain. Nah, itu yang bikin ruwet karena tugas kami hanya operator,” katanya kepada detikX di Bandung.

Permasalahan PPDB bukan hanya di Jabar. Di sejumlah daerah di Pulau Jawa, kekisruhan dan keluhan orangtua calon siswa juga terjadi. Sebut saja di Jawa Tengah. Beberapa orangtua calon siswa sempat mendatangi SMAN 4 Semarang yang ada di Gedawang, Banyumanik, Semarang, untuk mempertanyakan sistem pendaftaran online yang dianggap tidak mumpuni.

Misalnya yang dialami Herman, salah satu orangtua siswa yang ingin mendaftar di SMA 4 Semaran. Tiba-tiba, setelah dipantau, anaknya terlempar hingga ke SMA 1 Purwantoro, Wonogiri. Padahal jika dihitung secara zonasi jarak rumahnya dengan SMA 4 hanya 0,8 kilometer. Namun, nyatanya anaknya harus terlempar ratusan kilometer dari rumahnya.

Sedangkan orangtua calon siswa lainnya, Meitasari, mengatakan setahu dia ada 39 pendaftar di SMA 4 Semarang yang terlempar ke SMA 1 Purwantoro. Dia pun bingung karena tadinya ingin anaknya sekolah dekat rumah tapi sekarang justru ke luar kota. "Ya, jelas sedih banget. Niat awalnya mau ke dekat rumah ini malah ke Wonogiri," ujar Meitasari.

Suasana PPDB di SMAN 2 Rembang,
Foto : Arif Syaefudin/detikcom

Sementara itu, operator administrasi PPDB SMAN 4 Semarang, Eko Sarwadi, mengatakan pihaknya hanya bisa menampung pengaduan dan meneruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jateng. Terkait keluhan anak yang terlempar ke Wonogiri menurutnya itu sistem dan di luar kewenangan sekolah. "Itu sistem, bahwa anak tersebut misal memilih empat sekolah jika tidak diterima maka sistem akan mencari solusi. Jarak itu di luar kewenangan kami, itu sistem," kilah Eko.

Keluhan serupa juga diutarakan sejumlah orangtua dan siswa di wilayah Solo karena namanya tiba-tiba terhempas ke sekolah yang jauh dari rumahnya. Seperti dialami Raja Mahendra, salah seorang pendaftar di SMAN 7 Surakarta. Dia mendaftar secara mandiri pada Senin, 1 Juli 2019, sekitar  pukul 00.00 WIB. Beberapa jam berselang namanya sudah masuk dalam jurnal sementara.

Namun, dalam hitungan jam setelahnya, namanya tiba-tiba sudah terlempar ke SMAN 1 Mojolaban Sukoharjo yang jaraknya sekitar 8 km dari rumahnya di Grogol, Sukoharjo. Padahal dia memilih SMAN 7 Surakarta yang jaraknya sekitar 4 km dari rumah.

"Tadi sempat masuk ke SMAN 1 Mojolaban, kok jaraknya lebih jauh. Padahal di dekat rumah saya tidak ada sekolah negeri lain. Ini baru saja saya cek, sudah terlempar lagi namanya, bingung mau sekolah mana," kata orangtua Raja, Yati, di SMAN 7 Surakarta. Sedangkan temannya yang juga berasal dari Grogol, Alexander, mengaku telah terlempar dari SMAN 7 Surakarta. Dia juga dialihkan ke SMAN 1 Mojolaban Sukoharjo. "Kalau nama saya sekarang masih ada di SMAN 1 Mojolaban. Belum tahu nanti bakal tergeser atau tidak," katanya.

Sementara kondisi di Brebes, Jawa Tengah justru sebaliknya. Jika di daerah lain sejumlah SMA negeri tidak bisa menampung pendaftar PPDB, di kota telor asin ini justru di hari terakhir pendaftaran yang jatuh pada hari Jumat, 5 Juli, ada enam SMA negeri dari 17 SMA negeri yang ada masih kekurangan murid.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Brebes, Eko Priyono menjelaskan, beberapa faktor jadi penyebab di balik kondisi ini. Antara lain, lulusan SMP tersebut sudah terlebih dulu mendaftar di SMK yang proses PPDB-nya dimulai lebih awal.

Selain itu, calon siswa tidak mengikuti proses verifikasi karena kurangnya informasi. Sehingga tidak bisa mendaftar secara online. Karena mereka terlambat mengikuti tahapan PPDB, banyak yang akhirnya mendaftar di SMA swasta.


Reporter: Ibad Durohman
Redaktur: Deden Gunawan
Editor: Irwan Nugroho
Desainer: Luthfy Syahban

[Widget:Baca Juga]
SHARE